Please wait...

Belum Terjawab
OPD
Sudah terjawab dan dalam perencanaan
Sudah terjawab dan sudah ditindaklanjuti
Sudah terjawab dan sedang ditindaklanjuti

Moejadi

20-07-2016 05:48

Surabaya, 16 Juli 2016. Kepada Yth. : Walikota Surabaya Ibu Dr. (H.C.) Ir. Tri Rismaharini, M.T. di Balai Kota Surabaya. Dengan Hormat, Saya sebagai yang membuat pengaduan dan sebagai perwakilan dari warga Jl. Ikan Kerapu 2-4 (Colombo) Surabaya yang terdampak penggusuran/pengosongan Paksa Rumah Negara oleh Polrestabes Surabaya Nama Moejadi Alamat Jl. Ikan Kerapu No. 4T RT.01/RW.05 Kelurahan Perak Barat Kecamatan Krembangan Surabaya. Ibu Walikota Surabaya yang terhormat, kami adalah para Purnawirawan/Pensiunan Polri dan para Janda dari Purnawirawan Polri yang sudah wafat. Kami adalah Keluarga Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah tinggal selama puluhan tahun di Rumah Negara Jalan Ikan Kerapu No. 2-4 (Colombo) Surabaya. Kami adalah penduduk yang telah terdaftar status kependudukannya sebagai warga Kota Surabaya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya. 1. Sehubungan dengan adanya surat edaran dari Kapolrestabes Surabaya Nomor : B/871/II/2016/Bagsumda Tanggal 18 Pebruari 2016 yang menyatakan bahwa seluruh penghuni Blok A dan Blok B Asrama Polri Colombo Surabaya tanpa kecuali dari latar belakang status dan pekerjaan agar secara mandiri segera keluar dan meninggalkan Asrama tempat tinggalnya masing-masing. Dari surat edaran tersebut telah menimbulkan dampak psikologis, kesehatan dan keresahan bagi kami sebagai keluarga Purnawirawan yang belum mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal tetap yang layak di Surabaya. 2. Pada pertemuan di Polda Jatim kami diberikan penjelasan tentang penggusuran/ pengosongan paksa rumah negara yang kami huni akan dibuat untuk lahan parkir perluasan pembangunan Satpas Satlantas Polrestabes Surabaya, yang mana hal tersebut tidak manusiawi dan tidak sesuai dengan data peta peruntukan yang ada di Pemerintah Kota Surabaya dan bertentangan dengan Moratorium Presiden tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Lembaga Negara serta bertentangan dengan Surat Keputusan Menteri Pelajaran(Pelayaran) 06 Djuli 1967 pasal 3 (terlampir) tentang Alih Fungsi Lahan dan Bangunan milik Pelabuhan. 3. Selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2016 Polda Jatim mengeluarkan Surat Peringatan 1 " Bahwa rencana pelaksanaan pembangunan Gedung Satpas Satlantas Polrestabes Surabaya pada bulan Mei 2016, untuk itu warga penghuni Aspol Colombo Blok A dan B segera mengosongkan rumah pada bulan Mei 2016". 4. Pada tanggal 23 Juni 2016 Polda Jatim mengeluarkan Surat Peringatan 2 pengosongan tempat tinggal kami. 5. Bahwa berdasarkan Perjanjian Penyerahan Pengelolaan Tanah Nomor yang mengacu pada Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan , termasuk rumah negara yang kami huni berikut tanah dan bangunan telah diserahkan hak kelola nya dari Pihak Pelabuhan kepada Pemerintah Kota Surabaya dan Polrestabes Surabaya menjadi pihak ketiga sebagai penyewa tanah dan bangunan tersebut. 6. Sesuai hasil hearing di Komisi A DPRD Surabaya pada tanggal 04 Mei 2016, menyatakan bahwa tanah di Jl. Ikan Kerapu No. 2-4 (Blok A dan B Colombo) Surabaya, adalah aset PEMKOT Surabaya sesuai sertifikat HPL N0.2 Tahun 1997 atas nama PEMKOT Surabaya, sehingga sertifikat tahun 1994 yang dimiliki Polrestabes Surabaya, di duga tidak melalui prosedur yang benar karena tanpa diketahui oleh PEMKOT Surabaya. 7. Kami Di konfirmasi pada tanggal 19 Juli 2016, tempat tinggal kami akan di eksekusi tanpa ada kompensasi dan solusi. 8. Bahwa berdasarkan poin 1 dan 7 diatas, kami telah mengadukan permasalahan kami ke DPRD Kota Surabaya dan Pemerintah Kota Surabaya selaku pemilik hak kelola tanah dan rumah negara yang telah puluhan tahun kami huni,dan kami selama ini juga telah melakukan kewajiban membayar PBB, Listrik dan Air yang bukan fasilitas dari dinas layaknya warga umum lain yang tinggal di pemukiman Kota Surabaya, akan tetapi kami mendapatkan jawaban kepastian nasib kami. 9. Atas dasar kemanusiaan, kami memohon perlindungan kepada Walikota Surabaya atas rencana pengosongan dan penggusuran paksa rumah warga Jl. Ikan Kerapu No.2-4 RT.01/RW.05 Kelurahan Perak Barat, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya. 10. Harapan kami bahwa kami tetap diperkenankan tinggal dan mengajukan hak sewa tempat atau terlebih lagi kami sangat berharap diperkenankan oleh Ibu Walikota Surabaya untuk memiliki hak untuk mengajukan rumah negara menjadi rumah pribadi (RUISLAG). Kami berharap Ibu Walikota Surabaya dapat memberikan solusi bagi permasalahan kami yang sangat berat ini. Demikian pengaduan yang kami sampaikan, kami mohon kiranya dapat secepatnya ditindak lanjuti mengingat dampak psikologis warga yang berkepanjangan. Atas nama seluruh warga Jalan Ikan Kerapu No. 2-4 Aspol Colombo Surabaya kami ucapkan Terima Kasih Surabaya, 16 Juli 2016 Moejadi

Instansi

Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah

Kategori

Keluhan

Topik

peruntukan lahan

Tanggapan

Media_center Terverifikasi

Selamat siang. Mohon maaf sebelumnya, hasil koordinasi dengan Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya dapat kami sampaikan sebagai berikut :