Please wait...

Belum Terjawab
OPD
Sudah terjawab dan dalam perencanaan
Sudah terjawab dan sudah ditindaklanjuti
Sudah terjawab dan sedang ditindaklanjuti

Fitriyawati

26-09-2019 12:27

Assalamualaikum bu risma,, Saya fitriya warga dukuh karangan kec.wiyung sby.. Di dukuh karangan khususnya RW.3 dalam pengurusan pindah KK terutama bagi warga lain yg mw menjadi RW.3 diwajibkan membayar uang makam sebesar 2 jt. Apakah itu peraturan baru ibu dalam pengurusan KK? Ketika saya minta surat pengantar dari RW.3 untuk meminta ttd RW dan stempel, saya diwajibkan membayar sebanyak uang tsb. Dan ketika saya tidak membayar maka saya tidak mendapatkan ttd RW beserta stempelnya. dan ketua RW tidak mw tw. Apabila tidak membayar maka tidak mendapatkan ttd RW. Sebelumnya ketua RW di tempat saya pernah di datangi langsung oleh bu lurah babatan mengenai hal ini. Dan tidak ada perubahan dari ketua RW 3. Sehingga saya merasa dipersulit dengan pengurusan pindah KK bu risma. Karena saya membuat KK untuk keperluan asuransi dan sifatnya mendesak kenapa dipersulit dengan biaya pendaftaran anggota makam bu? Apakah ini peraturan baru yg ditetapkan di sby? 2 jt menurut saya sangat banyak dan sulit mencari uang sebesar itu karena pekerjaan saya hanya sebagai guru honorer. Memang saya tw bu di surabaya itu ketika meninggal maka harus membeli tanah makam. Tp apakah ketika pengurusan awal pindah KK harus membayar anggota makam di awal? Mohon ditindaklanjuti bu risma.. Karena saya kasihan jika ada warga yg kurang mampu dan harus ditarget untuk membayar uang 2 jt untuk pengurusan pindah KK. Berikut dibawah saya lampirkan kwitansi pembayaran daftar anggota makam sebesar 500rb untuk mendapatkan ttd RW saja. Karena saya tawar menawar dengan ketua RW akhirnya saya bayar 25% dari 2jt dan kekurangan saya disuruh mengangsur tiap bulannya. Terimakasih ibu walikota, Wassalamualaikum 🙏🏻

Instansi

Kategori

Topik

Tanggapan

Media_center Terverifikasi

27-09-2019 09:47

Mohon maaf sebelumnya. Sesuai dengan Peraturan Walikita Surabaya nomor 38 Tahun 2016 pasal 60 ayat (1) dan (3) yang pada intinya menjelaskan bahwa setiap iuran di lingkungan RT / RW merupakan hasil musyawarah masyarakat setempat dan diketahui oleh Lurah setempat. Demikian yang dapat kami sampaikan, terima kasih.