Please wait...

Belum Terjawab
OPD
Sudah terjawab dan dalam perencanaan
Sudah terjawab dan sudah ditindaklanjuti
Sudah terjawab dan sedang ditindaklanjuti

Nanan Isnandar

18-05-2016 08:08

Kami sebagai salah satu warga kota Surabaya mengajukan uneg-uneg pertanyaan berkaitan dengan tindakan aparat Dinas Pertamanan Kota Surabaya yang telah memotong/memangkas tumbuh-tumbuhan/tanaman pada makam yang berada di areal pemakaman Keputih. Pertanyaan itu timbul karena memang tidak ada pemberitahuan tentang adanya penjelasan secara teknis larangan menanam tanaman/tumbuhan di atas petak makam areal pemakaman. Kami memang menerima surat pemberitahuan pelarangan tersebut berdasarkan Perda Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman dan Penyelenggaraan Pemakaman Jenazah, namun surat tersebut diterima sekitar 10 hari setelah tanaman/tumbuhan dipotong/dipangkas dengan isi surat yang tidak menentukan waktu pembuatan surat itu sendiri (surat dibuat tidak jelas kapan dibuatnya dan cenderung untuk sekedar alasan pembenaran bahwa sebelumnya sudah diberitahu). Dari surat tersebut kami mencoba mempelajari secara teknis dan mencoba mengerti berdasarkan pertimbangan apa larangan tersebut dibuat. Berikut pemahaman kami sebagai warga: 1. Bila kita tinjau dari Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 tahun 2003 tentang pengelolaan tempat pemakaman dan penyelenggaraan pemakaman jenazah. a. Perda Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2003 pada bagian menimbang menjelaskan bahwa pengelolaan Tempat Pemakaman Umum dan pengaturan Tempat Pemakaman pada prinsipnya merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, dan oleh karena itu perlu diatur sesuai dengan agama, sosial dan budaya masyarakat. b. Pasal 18 menjelaskan bahwa pemeliharaan dan perawatan Tempat Pemakaman Umum dilakukan oleh Dinas Pertamanan. c. Pasal 19, tentang larangan khususnya sub pasal c.mendirikan, memasang, menempatkan, menggantungkan benda apapun di atas atau di dalam petak tanah makam sehingga dapat memisahkan makam yang satu dengan yang lainnya ; e. menanam pohon di petak tempat pemakaman umum kecuali tanaman hias yang letak dan jenisnya ditentukan oleh Dinas Pertamanan. 2. Bila kita tinjau dari Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Perda yang dijadikan sebagai cantolan): a. Berdasarkan peraturan tersebut dijelaskan bahwa taman pemakaman merupakan salah satu jalur hijau (Bab I; Pasal 7) dan ruang terbuka hijau (pasal 10) dimana Taman adalah ruang terbuka dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan antara lain berfungsi sebagai paru-paru kota (pasal 8). b. Penghijauan yang dilaksanakan oleh warga Kota Surabaya terhadap makam kerabatnya merupakan salah satu bentuk kegiatan sesuai pasal 11 yaitu segala kegiatan yang dilakukan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan kondisi lahan beserta semua kelengkapannya dengan melakukan penanaman pohon pelindung, perdu/semak hias dan rumput/penutup tanah dalam upaya melestarikan tanaman dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dimana pada Bab II pasal 2 (1) Perencanaan Ruang Terbuka Hijau merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan dan dilakukan dengan mempertimbangkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan fungsi lingkungan. c. Pasal 8, sub pasal d, bahwa Kawasan Hijau Permakaman, berfungsi sebagai Taman Pemakaman Umum yang dikelola Pemerintah Daerah, pemanfaatan dikhususkan untuk pemakaman jenazah dengan vegetasi penutup tanah/rumput lebih dominan daripada tanaman pelindung; d. Pasal 9 dijelaskan bahwa dalam rangka pembinaan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran, tanggungjawab dan kemitraan semua pihak baik pejabat Pemerintah Daerah, swasta/Pengusaha dan masyarakat dalam upaya pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian tanaman dan Ruang Terbuka Hijau ; Berdasarkan tinjauan dua referensi Perda Kota Surabaya tersebut serta pemikiran logika akal sehat, kami menilai bahwa makam yang ditanami dengan tumbuhan yang indah serta dirawat dengan baik merupakan sesuatu tindakan yang tidak melanggar agama, budaya maupun sosial masyarakat. Bahkan berdasarkan Perda Nomor 13 Tahun 2003 pasal 18 bahwa Pemeliharaan dan perawatan Tempat Pemakaman Umum dilakukan oleh Dinas Pertamanan (karena banyak makam yang tidak terawat dengan ditumbuhi tanaman liar malah tidak dipotong). Perawatan tumbuhan/tanaman merupakan salah satu bentuk upaya masyarakat dalam rangka melaksanakan penghijauan di area yang termasuk kategori jalur hijau/ruang terbuka hijau yang harus dikelola dengan baik untuk keindahan dan berfungsi sebagai paru-paru kota. Penanaman tumbuh-tumbuhan/tanamanpun tidak menggangu operasional pemakaman atau membahayakan. Bahkan dengan penanaman tumbuhan hias yang dirawat dengan baik termasuk dalam keberhasilan pemerintah dalam mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran, tanggungjawab dan kemitraan semua pihak baik pejabat Pemerintah Daerah, swasta/Pengusaha dan masyarakat dalam upaya pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian tanaman dan Ruang Terbuka Hijau. Dihadapkan dengan pasal yang melarang mendirikan, memasang, menempatkan, menggantungkan benda apapun di atas atau di dalam petak tanah makam sehingga dapat memisahkan makam yang satu dengan yang lainnya membutuhkan penjelasan yang rinci dari pengertian memisahkan makam yang satu dengan yang lain (apakah mengganggu kegiatan operasional pemakaman itu sendiri atau membahayakan mungkin). Sedangkan untuk larangan menanam pohon di petak tempat pemakaman umum kecuali tanaman hias yang letak dan jenisnya ditentukan oleh Dinas Pertamanan, hal ini belum dijelaskan secara rinci, jenis tanaman hias apa yang boleh ditanam, bagaimana posisinya (tetapi pasal ini sangat jelas menjelaskan boleh). Berdasarkan beberapa pertimbangan diatas, kami sebagai warga menilai tindakan yang telah dilaksanakan aparat Dinas Pertamanan kota Surabaya dalam memotong/memangkas tumbuh-tumbuhan yang berada diatas makam merupakan tindakan yang justru mengurangi keindahan makam yang merupakan salah satu ruang terbuka hijau (kontra produktif). Sedangkan untuk pelarangan meletakan barang apapun menurut hemat kami bukanlah suatu hal yang melanggar agama, sosial dan budaya masyarakat (bukan hal yang urgent untuk dilaksanakan). Justru pemotongan tanaman liar di atas makam (yang tidak dirawat) ataupun tanaman liar yang tumbuh subur di area pemakaman (yang menggangu pemandangan) merupakan hal yang harus dilaksanakan segera karena merupakan sudah menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Pertamanan (pasal 18). Untuk itu mohon peninjauan kembali tindakan aparat dari Dinas Pertamanan Kota Surabaya yang telah memotong/memangkas tanaman/tumbuhan hias di makam areal pemakaman TPU keputih, atau bila memungkinkan mempertimbangkan untuk merevisi Perda yang mengatur Pemakaman tersebut

Instansi

Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau

Kategori

Permohonan Informasi

Topik

fasos

Tanggapan

Media_center Terverifikasi

Selamat pagi. Mohon maaf sebelumnya, dapat kami sampaikan bahwa Makam Umum terbagi menjadi dua : a.Makam yang dikelola oleh Pemerintah melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan. b. Makam umum yang dikelola oleh masyarakat setempat. Apabila makam umum yang dikelola oleh Pemerintah ( DKP ) maka seluruh syarat dan ketentuan mengikuti syarat yang ada di Dinas tersebut yang telah diatur dengan Perda. Terima kasih.